Malang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mewajibkan tiap desa memampang baliho yang memuat rencana sampai realisasi dana desa.   "Tiap kepala desa wajib menempel baliho yang memuat rencana penggunaan sampai realisasinya supaya masyarakat tahu," kata Eko di Universitas Islam Malang (Unisma) Jawa Timur, Senin 27 Maret 2017. Langkah tersebut, sambung dia, penting untuk dilakukan agar kepala desa tak bermain-main dalam mengelola dana desa. Bagi yang belum memasang baliho harus ditegur, lantaran itu ...

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), bupati di seluruh Indonesia untuk menentukan produk unggulan desa. Pasalnya, produk-produk unggulan desa juga berkontribusi pada roda perekonomian nasional “Jadi segera tentukan fokusnya mau apa, sehingga bisa dikoordinasikan ke 19 Kementerian/ Lembaga untuk desa-desa Bapak Ibu sekalian,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2017 di Jakarta, ditulis Jumat (3/2/2017). Itu merupaka ...

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengetahui titik rawan penyimpangan terkait dana desa. Penangkapan tim Saber Pungli di Jawa Timur belum lama terindikasi penyimpangan. "Titik rawannya kita tahu semua. Ada pihak-pihak tertentu dari tingkat kabupaten pada saat berikan dana desa tersebut minta potongan-potongan," ujar pimpinan KPK Basaria Panjaitan di kantornya, HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017). Lantaran hal tersebut, KPK langsung kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ...

Jakarta, 12 Juni 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Kajian ini dilatari oleh diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp 20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Per April 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa tahap pertama pada 63 kabupaten senilai lebih dari Rp 898 ...

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menekan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat luas, bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, masa berlakunya seumur hidup. “KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam pesan yang diterima Rappler, Jumat, 29 Januari 2016. Dasar hukumnya adalah Pasal 64 ayat (7) huruf a UU No 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa KTP-el untuk warga negara indonesia masa berlakunya seumur ...

Jakarta - KPK memberikan banyak masukan ke Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana tadi. Salah satunya adalah aduan yang mereka dapat soal dana desa. "Kami, KPK, itu kan banyak sekali menerima pengaduan terkait penyimpangan dana desa. Tetapi karena di luar kewenangan KPK, dalam pengertian kepala desa itu tidak termasuk dalam kualitas sebagai penyelenggara negara, kami tidak bisa menindaklanjuti," tutur Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai pertemuan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2017). "Kalau dilakukan penindakan ...